SUMEDANG,– Wanita tangguh dari Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang akan meramaikan konstestansi pemilihan legislatif (pileg) pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
Ya, wanita itu bernama Sri Handayani atau karib disapa Teh Ncie, seorang aktivis kemanusiaan. Jiwa sosialnya yang tinggi membuahkan dorongan dari sejumlah pihak agar Teh Ncie membawa Jatinangor dan Cimanggung menjadi daerah perkotaan yang memanusiakan manusia, dan meningkatkan kembali sikap gotong royong.
Terlebih, dewasa ini perkembangan zaman, sikap gotong royong dan tenggang rasa antara manusia semakin pudar. Oleh karena itu, melalui kekuatan politik di legislatif, Teh Ncie pun bertekad mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dapil Jatinangor dan Cimanggung.
“Karena bergerak di aktitivs dan relawan kemanusiaan, saya memiliki tekad untuk membawa warga Jatinangor dan Cimanggung umumnya Sumedang kembali ke sikap gotong royong dan adat ketimuran. Jadi, Insha Allah kalau Allah mengizinkan saya akan maju di Pileg Sumedang 2024, mewakili keterwakilan calon perempuan dari Golkar,” ungkap Teh Ncie, kepada wartawan, Senin (2/1/2023).
Dengan kekuatan politik sebagai anggota dewan, dirinya akan memiliki power untuk mengajukan aspirasi masyarakat ke pihak eksekutif. Sehingga dengan adanya jabatan di DPRD dirinya akan semakin leluasa memperjuangkan rakyat.
Ia yang juga tercatat sebagai sekretaris FKPPI Kabupaten Sumedang menuturkan, daerah Cimanggung yang notabene rawan longsor dan Jatinangor yang rawan banjir memerlukan penanganan serius. Tak lagi memikirkan bantuan secara stimulan, tapi penanganan bencana secara keseluruhan.
“Masyarakat membutuhkan penanganan bencana yang permanen, bukan hanya sekadar bantuan sembako atau bantuan yang bersifat sementara. Oleh karena itu kekuatan di legislatif perlu orang yang benar-benar mengerti kebencanaan dan dampak sosialnya. Peran anggota dewan sangat berpengaruh dalam hal perencanaan dan pengawasan,” bebernya.
Fungsi DPRD sendiri, imbuh Teh Ncie, sebagai pengawas, kontroling, dan budgeting, sehingga pencegahan lebih baik dari pada penanganan. Jika fungsi kontroling jalan, kata dia, jelas kejadian bencana bisa dicegah sedini mungkin.
“Yang terpenting kekompakan tim baik masyarakatnya, pemerintah Desa, Pemkab Sumedang dan DPRD agar lebih selektif dalam memberikan izin pembangunan. Juga stop alih fungsi hutan agar tidak dijadikan tempat hunian atau bangunan,” pungkasnya. (Abas)