BANDUNG,– Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Daddy Rohanady menilai pergeseran anggaran di tahun 2020 akibat covid-19, besar pengaruhnya terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indicator Kinerja Dinas (IKDinas).
Seperti contoh dana untuk fasilitas lalu lintas (faslalin) dikurangi, pasti akibatnya persentase fasilitas ini akan berkurang, seperti saat pemangkasan waktu pembahasan semula.
Belum lagi misalnya, alokasi untuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) dikurangi. Besar kemungkinan angka kemantapan jalan tahun ini menurut Daddy, akan buruk.
“Target kita tak akan tercapai. Kan tercantum target persentasi tahun ini dalam RPJMD. Lha, kalau anggaran dipangkas, pasti hancur,” katanya, di Bandung, kemarin.
Yang lainnya, katanya, misal anggaran untuk penggarapan daerah irigasi (DI) tuntas dipangkas. Pasti kondisi jaringannya tidak akan naik. Sehingga air tak akan terdistribusi dengan baik ke sawah-sawah. Akhirnya, kemandirian pangan Jabar menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jabar ini, tak akan terwujud akibat intensitas tanam tidak naik.
“Walhasil jangankan meningkat, nilai tukar petani (NTP) juga
tak akan naik. Maka, petani kita tambah susah,” ungkapnya.
buy singulair online https://dentalassociatesmn.com/wp-content/themes/dental-assoc/inc/php/singulair.html no prescription
Bagaimanapun dengan kondisi saat ini, memang pergeseran anggaran menurut Daddy, sulit dihindari. Mengingat penanganan covid-19 juga sangat urgen bagi warga Jabar.
Namun menurutnya, tidak fair juga kalau pergeseran anggaran ini tidak diikuti dengan revisi target sebagaimana yang tertuang dalam RJPMD tahun 2020.
“Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa target RPJMD kita tahun 2020 tak akan tercapai. Tidak fair juga kalau “hantam kromo” mangkas anggaran, sementara target tak direvisi. Saya kasihan ke kepala OPD. Nanti mereka duluan yang kena getahnya,” tandasnya.
Sementara itu terkait dengan target kinerja DPRD, dipastikan Daddy, tidak akan bisa maksimal. Karena hal ini juga dipengaruhi wabah Covid-19. Para anggota dewan tidak akan merasa leluasa lagi mengumpulkan masyarakat, untuk mendapat informasi yang lengkap.
“Kinerja kita juga tidak akan bisa maksimal. Tupoksi dewan, dimana salah satunya pengawasan. Tentunya pengasawan yang dilakukan, pasti tidak akan semaksimal ketika situasi normal atau tak ada wabah,” pungkasnya. (El)
