BANYUMAS,– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP menyatakan sikap akan membekukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Bara JP yang menggelar atau mendukung rencana Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya pada 25-26 September 2021 mendatang.
Hal itu ditegaskan pengurus DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) saat menghadiri forum silaturahmi dan diskusi lintas DPC Bara JP se Jawa Tengah, di Desa Wisata Karang Salam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Sabtu (11/9/2021).
Dalam siaran pers yang diterima eljabar.com (grup patrolicyber.com), pada kegiatan yang dilakukan selama dua hari, Sabtu dan Minggu (11-12/9/2021) itu, pengurus DPP Bara JP menerima sejumlah masukan dari DPC dan perwakilan DPD
Acara sendiri digagas oleh DPC Bara JP Banyumas dan dihadiri 11 DPC, juga perwakilan DPD BaraJP diwakili Heri Wongso. Sedangkan dari DPP, hadir Wakil Ketua Umum (Waketum) Willem Frans Ansanay dan Vivi Evilia, Wakil Sekretaris Umum Jonny Sirait, Wakil Bendahara Umum Warsun dan Staff Sekretariat Ade.
Dalam acara ini, perwakilan DPC ramai-ramai menyampaikan asprasi, masukan, keluhan dan kritik untuk menjadikan Bara JP lebih baik dan lebih solid.
Dalam diskusi yang dimoderatori sekretaris DPC Banyumas, DPC Bara JP Karang Anyar menyampaikan terkait polemik yang saat ini terjadi di tubuh Bara JP, yakni adanya sejumlah DPD yang ingin menggelar Kongres Luar Biasa tanpa persetujuan DPP.
“Ini sangat penting untuk dibahas, juga diperlukan ketegasan demi menjaga nama baik organisasi. Selama ini belum kelihatan gerakan dari DPP dan DPD,” ucap perwakilan DPC Karang Anyar,
Masukkan tersebut langsung dihawab oleh Willem Frans Ansanay. Ia berjanji akan mengupayakan sikap tegas bagi relawan atau kepengurusan yang tidak mematuhi AD/ART demi kebaikan organisasi.
“DPP akan tegas untuk melakukan reorganisasi yang baik. Kita akan respon pernyataan pengurus DPD yang menyarankan surat teguran dari DPP,” jawab Willem.
Selanjutnya, DPC Purbalingga menyampaikan, adanya polemik tersebut menjadi berkah lantaran bisa digelar forum ini.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan DPP Bara JP ini untuk memperbaiki permasalahan secara bersama. Kami juga meminta kejelasan terkait struktural selama ini. Apakah di-refresh kembali? karena ini menyangkut legalitas,” ujar perwakilan DPC Bara JP Purbalingga.
Mereka juga menegaskan bahwa suara terkait rencana KLB yang disampaikan DPD Jawa Tengah bukan merupakan suara kami DPC.
“Kami tidak dilibatkan dalam hal rencana KLB. Itu bukan suara kami. Maka kami memohon kepada DPP Bara JP untuk disegerakan adanya Plt di DPD Jateng,” tandasnya.
Selanjutnya penyampaian dari DPC Bara JP Kebumen. Pihaknya menyarankan agar DPP Bara JP merangkul pihak yang berinisitif menggelar KLB.
“Kami juga berharap, jangan karena ketegasan, justru malah memperkeruh suasana. Mari kita perbaiki bersama,” ucap perwakilan Kebumen.
Sedangkan DPC Bara JP Banyumas mengaku DPD Jawa Tengah tidak mengakui DPC Banyumas.
“Kami merasa tak dihargai. Kami tegaskan bahwa rencana KLB tidak melibatkan kami. Kemudian kami mengusulkan agar AD/ART dirubah agar DPC punya suara,” tegasnya.
Masukan selanjutya dari DPC Bara JP Salatiga.
Mereka mengapresiasi DPP Bara JP yang mau turun ke daerah guna menggelar forum silaturahmi dan diskusi lintas DPC Bara JP se Jawa Tengah Forum.
“Acara ini bagus. Kami apresiasi. Masukannya adalah, jangan hanya KLB saja, tapi juga harus dibenarkan untuk surat keputusan (SK) nya. Lalu usulnya, jangan hanya pemilihan Ketum saja, tapi juga adanya perubahan AD/ART,” kata perwakilan Salatiga.
Dia pun menyoroti rencana KLB di Surabaya pada 25-26 September oleh sejumlah DPD. “Dalam menjalankan KLB tentu harus mendapatkan legitimasi, dan pastinya mengundang pemerintah. Mari kita ikuti aturan yang berlaku sesuai dengan AD/ART,” ujarnya.
Setelah menerima masukan, saran dan kritik dari DPC, Willem Frans Ansanay memberikan sikap tegas dan akan segera menindaklanjuti rencana KLB oleh beberapa DPD Bara JP.
“Kami akan ambil sikap tegas. DPD yang mendukung KLB versi Surabaya akan dibekukan sebab rencanana itu tidak atas persetujuan DPP, dan yang sah secara AD/ART, untuk melaksanakan KLB adalah DPP Bara JP, seperti yang disampaikan Pengurus DPD Jawa Tengah, pak Heri Wongso,” jelas Willem.
Lantas, Wasekum DPP Bara JP, Jonny Sirait menimpali, salah satu produk Kongres BaraJP pada Agustus tahun 2019 adalah, semua DPD didemisionerkan untuk reorganisasi.
“Niat para sahabat (DPD yang berinisiasi melaksanakan KLB, red) tentu sangat baik, hanya tidak bisa dibenarkan karena menabarak aturan organisasi,” jelas Jonny.
Sebab, tutur pria berdarah Batak itu, pada AD/RT telah ditegaskan pijakan organisasi yang benar dan legal, yakni salah satunya melibatkan DPP.
“Saya pikir ada hal penting yang kita perhatikan, bahwa apapun itu, mereka (DPD yang merencanakan KLB) adalah sahabat-sahabat juang kita,” ucap Jonny, bijaksana. (kristia)
