MAYBRAT,– Pj. Bupati Maybrat, Bernhard E. Rondonuwu menghadiri rapat pengendalian inflasi yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui sambungan zoom, Senin, 17 April 2023.
Rapat pengendalian inflasi dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri dan dihadiri Menteri Kesehatan, Badan Pusat Statistik, Ketahanan Pangan, Kementerian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, Satgas Pangan TNI, dan semua Kepala Daerah di Indonesia.
Transformasi Kesehatan dalam RUU Kesehatan 3 Tugas Utama Kemenkes, Vaksinasi masal seluruh Indonesia, Pandemik harus cepat dikendalikan, agar ekonomi berjalan normal, transformasi sistem kesehatan.
Menteri Kesehatan dalam paparannya menyampaikan beberapa hal, yaitu transformasi layanan primer meliputi edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, meningkatkan kapasitas dan kapabilitasi pelayanan primer.
Kedua, transformasi layanan rujukan meliputi peningkatan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier.
Ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan meliputi peningkatan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan, memperkuat ketahanan tanggap darurat.
Keempat transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Kelima, transformasi SDM kesehatan dan keenam transformasi teknologi kesehatan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Isartini mengatakan, inflasi terbesar adalah pada bidang makanan dan minuman. Transportasi kecenderungan kenaikan ini karena adanya hari raya besar Idul Fitri.
“Komoditasi dominan yang dikonsumsi masyarakat yaitu Beras, Daging dan ayam ras, minyak goreng, telur, dagung sapi dan cabai merah. Secara umum kota-kota pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara berada di kisaran inflasi nasional. Sedikit yang berbeda diantaranya adalah Sumenep, Cilacap dan Depok serta DKI,” paparnya.
Namun, tuturnya, relatif berada di kisaran inflasi nasional. Secara umum kota-kota di Maluku dan Papua mengalami inflasi kisaran yang sama dengan inflasi nasional, kecuali Manokwari, Tual dan Jayapura yang mengalami inflasi tinggi dibanding inflasi nasional.
Sementara Kepala Badan Pangan Nasional menyebutkan, angka kenaikan inflasi Indonesia secara khusus sampai dengan April 2023 termasuk ke dalam kategori terkendali, stok pangan termasuk aman untuk Indonesia.
Ia menyebutkan, sinergi bersama pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi, seperti gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan beras, penyaluran CPP untuk pengentasan stunting, fasilitasi distribusi pangan, pemantauan pasokan dan harga pangan ke pasar tradiosional dan modern.
Penyerapan beras pemerintah kepada Pemda oleh Bulog, imbauan kepada pemda untuk mengkampanyekan berbelanja dengan bijak.
Sedangkan Menteri Perdagangan memaparkan, salah satu upaya Kementerian Perdagangan dalam menjaga inflasi adalah sidak pasar dan pasar murah selama Ramadhan. Harga minyak goreng terjadi kenaikan kurang dari 1% dari harga per bulan Maret 2023.
Selanjutnya paparan kementerian pertanian. Ia menyebutkan perlu waspada kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tinggi karena terdampak tingginya permintaan dari masayakat.
“Pengawalan dan percepatan tanam padi dilakukan kementerian pertanian untuk menstabilkan stok bagi masyarakat. Neraca produksi beras, cabai, bawang, daging sapi di wilayah kota-kota Papua masing mengalami defisit. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan distribusi dari wilayah yang surplus produksinya,” jelasnya.
Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan validasi data prognosa ketersediaan dan kebutuhan daging sapi/kerbau bersama pihak terkait dan asosiasi;
Kemudian mendata ketersediaan sapi/kerbau lokal by name by address pada provinsi sentra sapi/kerbau lokal; menghubungkan antara pemotong, pedagang. BUMN, dan BUMD dengan sumber sapi/kerbau lokal by name by address untuk melakukan pembelian sapi/kerbau lokal;
Memastikan importir daging sapi/kerbau dan BUMN yang telah mendapatkan Persetujuan Impor (PI) untuk merealisasikan impor sesuai dengan rencana pemasukan yang sudah disepakati di Rakornis/Rakortas;
Memastikan jumlah sapi/kerbau siap potong pada setiap feedloters, dan mengatur jumiah distribusi/pemotongan sesuai dengan perhitungan kebutuhan pada prognosa;
Berkoordinasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemendag untuk membahas penetapan harga berat hidup sapi/kerbau bakalan di feedloters sesuai dengan harga ternak dari negara asal dan apabila harga di lapangan tidak sesuai Harga Acuan Pemerintah, melalui Kemenko Bidang Perekonomian dapat dilakukan.
Operasi Pasar
Berkoordinasi dgn Kemenko Bidang Perekonomian, Bapanas, dan Kemendag bersama Asosiasi Peternak untuk membahas penetapan harga acuan Pemerintah (HAP) untuk daging sapi;
Melakukan pemantauan mingguan ketersediaan dan harga sapi di tingkat produsen dan daging sapi/kerbau tingkat konsumen dengan melibatkan K/L terkait dan Dinas Prow/Kab/Kota dan menyusun laporan terkini setiap minggu (setiap hari Senin):
Melakukan koordinasi dengan Kemenhub untuk optimalisasi pemanfaatan 5 Kapal Khusus Ternak untuk distribusi ternak lokal dari NTT ke wilayah konsumen.
Satgas Pangan Polri
Kondisi komoditas yang menjadi perhatian adalah beras, minyak, cabai, dan Bawang. Pada prinsipnya untuk Jumlah stok ketersediaan semua komoditas bahan pokok pangan berdasarkan informasi dari pedagang dan pihak Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dipastikan bahwa dari segi Jumiah stok relatif aman sampai dengan pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ 2023.
Kesimpulan
Terjadi tren kenaikan harga bahan pokok yaitu komoditas jagung pipilan kering tingkat peternak dan komoditas Redelal impor tingkat konsumen. Sementara bapok yang masih menjadi perhatian pemerintah yaitu minyak goreng minyakita dan beras SPHP Bulog.
HBKN (Lebaran & Idul Fitri 1444 H) diantisipasi harga bapok yang mengalami spontanitas kenalkan harga karena meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat seperti daging ayam ras dan daging sapi.
Diperkirakan jumlah permintaan konsumen masyarakat di pasar alan meningkat 2x lipat pada H-4 menjelang hari Raya Idul Fitri1444H/ 2023.
Bahan pokok cukup (aman) dan untuk komoditi yang harganya cenderung stabil yaitu gula pasir, cabal, bawang merah, tepung terigu dan minyak goreng curah sedangkan beberapa komoditi lain ada kenalkan harga y disebabkan meningkatnya permintaan.
Rekomendasi
Satgasda beserta instansi terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bapok yang mengalami kenaikan harga secara terus menerus menjelang hingga memasuki dan pasca HBKN, serta melakukan pengawasan dan membantu percepatan penyaluran bansos PKH dan BPNT (sembako) melalui kantor POS dan Giro maupun Bank Himbara.
Melakukan langkah strategis dgn menyesualkan karakteristik daerah dalam menghadapi tren kenaikan bapok menjelang MBKN (berkordinasi dengan pemda daerah surplus untuk pengeeseran komoditi yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisa saat ini).
Memaksimalkan gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) di wilayah – wilayah yang tersebar di Indonesia, schingga masyarakat terbantu serta mudah mendapatian kebutuhan bahan pokok menjelang MBKN.
Berkordinasi dengan Kemenhub dan Korlantas untuk memprioritaskan anglutan barang dengan muatan tertentu untuk melintas saat pembatasan waktu angkutan beriangsung, diantaranya BBM; BBG; hewan ternal; pupuk; hantaran uang: dan bahan pokok termasuk sayur mayur.
Upaya TNI
Brigjen TNI Eko Nursanto yang mewakili Panglima TNI menjelaskan tentang upaya TNI dalam mengendalian angka Inflasi di daerah melalui metode Pembinaan Ketahan Wilayah, Komunikasi Sosial.
“Jajaran TNI juga berupaya untuk pendistribusian bahan pangan untuk daerah-daerah terpencil menggunakan alusista TNI,” katanya.
Sebagai penutup, Menteri Dalam Negeri mengingatkan keseimbangan bagi daerah yang surplus dapat mendistribusikan kepada daerah yang minus produksinya, agar lebih efisien.
“Segera mengkaji UU Kesehatan yang baru, bentuk team jika diperlukan serta implikasi dan follow up, Inflasi Indonesia masih dalam posisi yang aman dan terkendali, tapi kita berharap bisa turun lagi, tapi tidak ekstrem,” tutup Mendagri. (abas)
