SURABAYA, – Dua paket proyek pelebaran jalan UPT PJJ Pamekasan TA 2021, antara lain pelebaran link 228 Bts Kota Sampang – Ketapang dan pelebaran link 229 Bts Kota Sampang – Omben, tidak pernah sepi dari lontaran isu negatif.
Hal ini dikarenakan oleh dua soal, yakni pengadaan dan pelaksanaan. Untuk pengadaan, bahkan disimpulkan sebagai pengadaan dengan indikasi potensi kecurangan dengan berisiko korupsi.
Sedangkan pada pelaksanaan, 2 paket dari DAK itu sering mendapat sorotan kritik tajam yang dipicu oleh beberapa faktor kualitas dan mutu konstruksi. Paket pekerjaan konstruksi telah dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) pada sekitar bulan November 2021, segera melakukan penyerahan tahap akhir (FHO) akan dilaksanakan pada 1 Desember 2022.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, pelebaran jalan link 228 bts kota Sampang-Ketapang dilaksanakan oleh PT Trisna Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp 20,31 miliar dan pagu anggaran sebesar Rp 27,50 miliar. Selisih harga dari nilai kontrak dan pagu anggaran sebesar Rp 7,13 miliar. Sedangkan nilai jaminan pelaksanaan paket tersebut sebesar Rp 1,37 miliar.
PT Trisna Karya berstatus sebagai kantor cabang yang berada di Jl. Veteran 193 Pamekasan. Perusahaan ini telah tercatat sebagai perusahaan kena pajak No. PKP S-385PKP/WPJ.24/KP.0703/2018 dan NPWP 01.567.881.6-608.002.
Pada tahun anggaran 2021, PT Trisna Karya berhasil membukukan dua kontrak pekerjaan sebesar Rp 27,62 miliar. Terdiri dari pelebaran jalan link 228 bts kota Sampang-Ketapang Rp 20,31 miliar dan pelebaran jalan Perning-Kesamben Kulon Kabupaten Gresik, sebesar Rp 7,03 miliar.
Sementara itu, berdasarkan data yang dikumpulkan, penyedia jasa pada pelebaran jalan link 28 bts kota Sampang-Omben adalah PT Rukun Jaya Madura Group berasal dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp 8,11 miliar dan pagu anggaran sebesar Rp 11 miliar. Selisih harga dari nilai kontrak dan pagu anggaran ini sebesar Rp 2,88 miliar. Sedangkan jaminan pelaksanaan dari paket proyek ini sebesar Rp 550 juta.
PT Rukun Jaya Madura Group merupakan perusahaan kena pajak dengan No. PKP PEM-5758/WP.J.24/KP.1503/2009 dengan NPWP 02.599.589.5-644.000. Perseroan terbatas ini digawangi oleh 3 orang pengurus, terdiri 1 Komisaris, 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur.
Pada TA 2021 lalu PT Rukun Jaya Madura Group berhasil memperoleh kontrak pekerjaan sebesar Rp 21,77 miliar. Paket proyek itu terdiri dari pembangunan Puskesmas Sreseh Kabupaten Sampang sebesar Rp 7,97 miliar. Kemudian Optimalisasi SPAM IKK Ketapang Robatal, Kabupaten Sampang sebesar Rp 5,68 miliar dan pelebaran link 229 bts kota Sampang-Omben sebesar Rp 8,11 miliar.
Di samping indikasi potensi kecurangan paket yang berada di wilayah kerja UPT PJJ Pamekasan itu selalu ramai mendapat reaksi kritik. Pasalnya, paket pengadaan infrastruktur konektivitas tersebut disimpulkan indikasi potensi penyimpangan dengan berisiko korupsi.
Data-data paket pengadaan yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah dianalisis memakai indikator-indikator tertentu dengan menggunakan metode analisa potensi kecurangan.
“Metode ini mudah digunakan dan dimanfaatkan untuk menganalisa paket pengadaan,” ujar Bethari R. Kriswandha, penggiat literasi dan penelitian dari Surabaya Institute Governance Studies (Signs), melalui keterangan tertulis kepada patrolicyber.com, pada Kamis, 10 November 2022, 13.05 WIB.
Setelah itu Bethari menyebut, metode analisa potensi penyimpangan atau kecurangan akan melihat potensi kecurangan dari proyek pemerintah. Berdasarkan indikator-indikator tersebut semua paket pengadaan barang jasa (PBJ) diberikan penilaian dengan bobot skor.
“Saya bersama rekan-rekan yang telah mengikuti pelatihan metode ini beberapa kali dan diselenggarakan di berbagai daerah,” urainya.
Maka itu, lanjut Bethari, pengawasan publik diharapkan meningkat dalam PBJ. Selama ini korupsi PBJ pemerintah termasuk kasus yang tergolong tinggi, dan infrastruktur merupakan yang paling rawan korupsi.
“Pada pengadaan pelebaran jalan ini termasuk pengadaan dengan indikasi potensi penyimpangan dengan berisiko korupsi,” ulasnya.
Berbagai kasus dan data korupsi memperlihatkan relasi pejabat perbendaharaan yang semakin berjarak dalam pengelolaan PBJ. Transparansi menjadi barang mahal yang harus dibayar dengan memperbaiki pengawasan publik melalui kegiatan literasi dan advokasi.
Meskipun begitu, simpulan ini bukan bahan yang menjadi acuan. Jika ingin pendalaman perlu melakukan pemeriksaan dan penelaahan yang lebih dalam.
Akan tetapi berdasarkan analisis indikator-indikator metode tersebut sudah bisa memberikan penilaian. Kemudian bobot skor dari tiap-tiap indikator akan menganalisa dan memberikan hasil akhir analisa potensi penyimpangan. Semakin besar nilai yang didapat maka penyimpangannya semakin tinggi.
Kepala UPT PJJ Pamekasan Mohamad Hasan Busri, belum memberikan tanggapan. Sampai saat berita ini ditayangkan, pengelola jalan di Pulau Madura tersebut bergeming untuk menjawab terkait pekerjaan pelebaran jalan link 228 dan 229 yang berada di bawah mutu dan kualitas adalah pemicu buruknya keselamatan jalan dan menurunnya kemantapan jalan. (shohib)
