BANDUNG, — Bak bola salju, kisruh Partai Demokrat, terus mengundang reaksi dari berbagai pihak.
Bahkan barisan kader yang dipecat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini mulai bereaksi dan menentang kebijakan partai berlogo mercy tersebut.
Tak cukup, beberapa diantara mereka bahkan ada yang menggaungkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Menanggapi hal itu, Koordinator Komite Konstituen Partai Demokrat Aat Safaat Hodijat secara tegas menyatakan jika terjadi KLB, maka Presiden Jokowi lah yang harus bertanggung jawab.
“Memalukan apa yang dilakukan sekelompok orang yang memaksakan kehendak untuk mendelegitimasi kepemimpinan AHY dengan dalih mengaku sebagai apapun. Jelas ini menciderai harapan konstituen Partai Demokrat,” ujarnya kepada wartawan di Bandung, Kamis (04/03/2021).
Aat berujar, jika pemerintah menjunjung tinggi hukum, maka aparat hukum dan keamanan tidak akan membiarkan ada pihak yang membawa nama Partai Demokrat mengadakan kegiatan kepartaian, selain yg dilakukan oleh pengurus yang sudah diakui oleh negara yaitu kepemimpinan AHY.
“Jika ada pembiaran dari aparat hukum dan keamanan, saya ingatkan Presiden Jokowi lah yang harus bertanggung jawab. Berhentilah perang argumen di media, itu sungguh memuakkan,” tegas Aat.
Menurutnya, pemilik Partai Demokrat yang sah itu bukan pendiri atau pengurus, tapi rakyat yang setia menjadi anggota dan memilih partai demokrat dan calegnya dalam setiap pemilu.
“Berperanglah di pengadilan jika tidak mengakui SK Menhumkam yang sudah mengesahkan kepengurusan AHY. Tidak ada dinasti, karena partai bukan kerajaan, bahwa memang ada dominasi keluarga Cikeas,” ucap Aat.
Menurutnya, nama SBY lah yg membuat Partai Demokrat banyak dipilih rakyat karena memang partai di Indonesia masih butuh figur ketokohan.
“Apakah anak dan menantu Presiden jadi wali kota, anak Ketua Partai jadi Ketua DPR adalah sebuah dinasti ? Inilah realitas politiknya,” pungkas Aat. (DRY)
