BANDUNG,– Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan pada pesta demokrasi tersebut.
Terlebih, menurut Bedi, Jawa Barat menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional.
“Kami di Komisi I DPRD Jawa Barat konsentrasi dengan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Kita belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia,” kata Bedi Budiman, di Bandung, Senin (16/10/2023).
Menurutnya, antisipasi kerawanan salah satunya terkait potensi maraknya berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024. Baik itu hoaks yang diproduksi pihak terkait langsung dan tidak langsung, maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia.
Selain itu, Bedi menyebutkan, pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya.
“Komisi I DPRD Jawa Barat berharap dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif. Kami bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks,” papar dia.
Selanjutnya, kata Bedi, antisipasi kerawanan politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Hal itu berkaca pada pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.
“Money politic juga menjadi fokus kita (Komisi I DPRD Jawa Barat). Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas pemilu dan demokrasi,” tegasnya.
Maka dari itu, Komisi I DPRD Jawa Barat menekankan pengawasan juga pemetaan kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024. (El)
